Program Makan Bergizi Gratis melibatkan 18.614 UMKM hingga 2025 dan berpotensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja, memperkuat ekonomi rakyat dan UMKM nasional.
18.614 Pelaku Usaha Terlibat, Jutaan Tenaga Kerja Berpotensi Terserap
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat keterlibatan 18.614 UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 November 2025. Capaian ini menunjukkan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung pelaksanaan program prioritas nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi sektor usaha kecil. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG berpotensi menyerap hingga 2,25 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
“Potensi penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 2,25 juta orang, dengan estimasi keterlibatan hingga 450 ribu UMKM pemasok di sekitar 30 ribu dapur MBG. Rata-rata setiap UMKM mempekerjakan satu sampai lima orang,” ujar Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).
UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Program Sosial Nasional
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya inisiatif sosial untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok utama bahan pangan, jasa katering, hingga logistik, pemerintah mendorong perputaran ekonomi langsung di tingkat lokal.
Model ini dinilai efektif karena memberikan manfaat ganda: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat MBG, dan di sisi lain membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi pelaku UMKM di daerah.
Keterlibatan lebih dari 18 ribu UMKM hingga akhir 2025 mencerminkan tingginya minat dan kesiapan pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional. Pemerintah pun menargetkan angka tersebut akan terus meningkat seiring perluasan cakupan dapur MBG di berbagai wilayah.
Kemitraan Pasok Capai Ratusan Miliar Rupiah
Selain melalui program MBG, Kementerian UMKM juga mencatat realisasi kemitraan pasok sepanjang 2025 mencapai Rp238,7 miliar. Program kemitraan ini melibatkan 3.060 UMKM yang bekerja sama dengan usaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta difasilitasi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM).
Kemitraan pasok ini bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai industri nasional. Dengan terhubung langsung ke pasar yang lebih besar, UMKM tidak hanya memperoleh peningkatan omzet, tetapi juga kesempatan meningkatkan kualitas produk, standar produksi, dan manajemen usaha.
Menurut Maman, sinergi antara UMKM, usaha besar, dan BUMN menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Entrepreneur Hub Perkuat Ekosistem Wirausaha
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian UMKM melaporkan perkembangan positif dari program Entrepreneur Hub, sebuah ekosistem pendampingan dan kolaborasi yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha di Indonesia.
Hingga 2025, tercatat 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem Entrepreneur Hub, dengan 7.980 wirausaha di antaranya telah terafiliasi secara langsung dengan program tersebut.
Entrepreneur Hub berfungsi sebagai wadah terintegrasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan:
-
Akses pembiayaan
-
Pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha
-
Pendampingan mentor bisnis
-
Peluang pasar dan jejaring kemitraan
Program ini ditujukan tidak hanya bagi wirausaha pemula, tetapi juga UMKM yang tengah berkembang dan membutuhkan dukungan lanjutan untuk naik kelas.
Layanan Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pemerintah merancang Entrepreneur Hub sebagai solusi satu pintu bagi UMKM. Melalui program ini, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai layanan penting, mulai dari:
-
Pengurusan perizinan usaha
-
Sertifikasi produk dan standar mutu
-
Akses pembiayaan perbankan dan non-bank
-
Koneksi dengan usaha besar dan BUMN
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu mengatasi tantangan klasik UMKM, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan minimnya pendampingan bisnis.
Alokasi 30 Persen Infrastruktur Publik untuk UMKM
Tak hanya fokus pada pembiayaan dan kemitraan, Kementerian UMKM juga menegaskan komitmen pemerintah dalam kebijakan alokasi 30 persen ruang infrastruktur publik bagi UMKM. Kebijakan ini mencakup pemanfaatan area komersial di:
-
Rest area jalan tol
-
Bandara
-
Terminal
-
Pelabuhan
-
Stasiun
Hingga saat ini, tercatat terdapat 406 unit infrastruktur publik dengan total area komersial mencapai 1,09 juta meter persegi. Dari luasan tersebut, 471.623 meter persegi telah dialokasikan khusus untuk UMKM.
Tingkat Pemanfaatan Infrastruktur Terus Meningkat
Sampai dengan kuartal III 2025, sebanyak 7.715 UMKM tercatat telah memanfaatkan fasilitas infrastruktur publik tersebut. Tingkat keterisian mencapai 285.776 meter persegi, atau sekitar 60,59 persen dari total area yang dialokasikan.
Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi ruang publik untuk UMKM mulai memberikan hasil nyata. Dengan kehadiran UMKM di lokasi strategis seperti bandara dan rest area, produk lokal mendapatkan eksposur lebih luas, sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik.
Dorong UMKM Naik Kelas dan Serap Tenaga Kerja
Secara keseluruhan, data yang dipaparkan Kementerian UMKM menunjukkan bahwa UMKM semakin terintegrasi dalam program-program strategis nasional, mulai dari MBG, kemitraan pasok, hingga pemanfaatan infrastruktur publik.
Dengan kombinasi kebijakan yang menyasar pembiayaan, pasar, pendampingan, dan ruang usaha, pemerintah berharap UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dan menjadi kontributor utama dalam penciptaan lapangan kerja nasional.
Keterlibatan 18.614 UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah mulai menempatkan UMKM sebagai aktor utama pembangunan ekonomi. Dengan potensi penyerapan hingga 2,25 juta tenaga kerja, program ini bukan hanya solusi gizi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Ke depan, konsistensi kebijakan, perluasan kemitraan, dan optimalisasi infrastruktur publik akan menjadi faktor kunci agar UMKM benar-benar menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Comment