Rapat Neraca Komoditas 2026 Dibubarkan

Rapat penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 terpaksa diskors oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan setelah tidak satu pun menteri hadir. Ketidakhadiran pejabat tinggi membuat pembahasan strategis ditunda, menunggu penjadwalan ulang. Simak kronologi lengkap, dampak kebijakan, dan respons pemerintah.

Zulhas Skors Sidang Setelah Para Menteri Tak Hadir

Rapat koordinasi terbatas yang seharusnya menjadi forum krusial untuk menetapkan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 justru berakhir sebelum dimulai. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memutuskan untuk menunda atau menskors rapat tersebut setelah tidak satu pun menteri yang diundang hadir di lokasi. Kejadian ini berlangsung pada Selasa (9/12) pukul 14.00 WIB di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Rapat yang seharusnya berisi pembahasan lintas kementerian mengenai perencanaan kebutuhan, produksi, dan impor komoditas pangan strategis itu hanya dihadiri pejabat eselon I. Ketidakhadiran para menteri membuat rapat resmi tidak dapat dilanjutkan sesuai mandat.

Zulhas: “Menterinya Tidak Ada yang Datang, Ya Saya Skors”

Saat keluar dari ruang rapat sekitar pukul 14.33 WIB, Zulhas mengonfirmasi bahwa rapat tersebut resmi diskors. Ia mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil karena rapat tingkat menteri tidak dapat berjalan tanpa kehadiran pejabat tinggi yang diundang.

“Iya, harusnya rapat neraca komoditas, tapi menterinya nggak ada yang datang. Ya saya skors. Kan nggak ada yang datang,” ujar Zulhas kepada awak media.

Keputusan ini menandai penundaan pembahasan strategis yang sangat penting bagi perencanaan pangan nasional 2026.

Agenda Penting yang Tertunda

Rapat tersebut awalnya direncanakan berlangsung di Kemenko Pangan dengan agenda utama penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026. Dokumen neraca komoditas merupakan instrumen penting yang menentukan:

• Perhitungan kebutuhan domestik

• Target produksi nasional

• Evaluasi stok cadangan

• Rencana impor komoditas strategis

• Koordinasi antar-K/L terkait kecukupan pangan

Dengan demikian, ketidakhadiran para menteri otomatis menunda keputusan penting yang berdampak pada perencanaan anggaran, distribusi, dan stabilitas harga pangan.

Tujuh Menteri Diundang, Tak Satu Pun Hadir Tepat Waktu

Dalam undangan resmi, Zulhas mengharapkan rapat dihadiri langsung oleh tujuh menteri dan kepala lembaga terkait, antara lain:

1. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

2. Menteri Perdagangan Budi Santoso

3. Menteri Pertanian / Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

5. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti

6. Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia

7. Pejabat koordinatif lainnya

Namun, lebih dari setengah jam sejak rapat dijadwalkan dimulai, tidak ada satu pun menteri yang hadir di ruang rapat. Satu-satunya pejabat tingkat menteri yang akhirnya muncul adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, tetapi ia datang ketika waktu sudah lewat lebih dari 30 menit.

Sementara itu, menteri lainnya tidak kunjung terlihat hingga akhirnya rapat dinyatakan ditunda.

Rapat Hanya Dihadiri Pejabat Eselon I

Nama-nama pejabat yang hadir meliputi:

• Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS

• Suwandi, Sekjen Kementerian Pertanian

• Sarwo Edhy, Sekretaris Utama Bapanas

• Putu Juli Ardika, Dirjen Industri Agro Kemenperin

Meski para pejabat tinggi ini hadir, kapasitas keputusan yang harus diambil hanya bisa diputuskan oleh menteri. Karena itu, rapat tidak dapat dilanjutkan.

Zulhas Ungkap Alasan Ketidakhadiran Para Menteri

Dalam keterangannya, Zulhas menjelaskan alasan-alasan berbeda yang membuat para menteri tidak bisa hadir pada rapat tersebut.

• Menteri Pertanian sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua

• Menteri Perindustrian berada di luar negeri

• Menteri Kelautan dan Perikanan datang terlambat

• Menteri Perdagangan disebut sedang menangani urusan terkait bencana

Zulhas meminta pejabat eselon I yang hadir untuk tetap mengoordinasikan agenda teknis sambil menunggu penjadwalan ulang.

“Saya minta eselon I rapat lagi untuk menyamakan apa yang diperlukan dan kapan menterinya bisa datang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa rapat ini akan kembali dijadwalkan setelah para menteri memastikan waktu kehadirannya.

Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 Resmi Ditunda

Karena rapat diskors, maka penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 tidak dapat diputuskan sesuai rencana. Pemerintah harus menunggu kepastian jadwal baru agar pembahasan bisa dilakukan secara menyeluruh oleh pejabat setingkat pengambil kebijakan tertinggi.

Penundaan ini berpotensi memengaruhi berbagai proses lanjutan, seperti:

• finalisasi kebutuhan impor sejumlah komoditas,

• penyusunan proyeksi produksi nasional,

• sinkronisasi data antar-kementerian,

• serta penetapan strategi cadangan pangan nasional.

Ketidakhadiran para menteri membuat rapat sangat strategis mengenai neraca komoditas pangan harus dihentikan sebelum pembahasan dimulai. Zulhas menilai bahwa keputusan penting seperti ini tidak dapat diputuskan hanya oleh pejabat teknis sehingga rapat perlu dijadwal ulang.

Pemerintah kini menunggu kesiapan para menteri untuk melanjutkan rapat koordinasi lanjutan demi memastikan perencanaan komoditas pangan tahun 2026 berjalan sesuai target dan bisa diputuskan melalui mekanisme formal yang sah.