Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan haknya lakukan sidak bank BUMN untuk awasi dana Rp200 triliun dan memastikan efektivitas penyaluran.
Purbaya Tak Gentar Hadapi Kritik, Tegaskan Hak Sidak Bank BUMN untuk Awasi Dana Publik
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank milik negara, meski langkahnya menuai protes dari sebagian pihak. Menurutnya, sidak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan jabatan untuk memastikan pengelolaan dana publik yang transparan dan efektif.
Purbaya mengungkapkan bahwa beberapa pihak menilai dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sidak langsung ke bank. Namun, ia menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan itu merupakan bentuk pengawasan sah sebagai Dewan Pengawas Danantara, lembaga yang mengelola dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN.
“Ada yang protes, katanya sidak itu bukan hak saya. Tapi saya kan pengawas Danantara. Jadi, saya datang bukan sebagai individu, melainkan bagian dari fungsi pengawasan lembaga yang mengelola dana rakyat,” ujar Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).
Rencana Sidak ke BTN: Pantau Penyerapan Dana Rp25 Triliun
Dalam waktu dekat, Purbaya berencana melakukan sidak ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Kunjungan ini akan ditemani oleh pejabat Danantara, dengan fokus utama memantau serapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan di bank tersebut.
Dari total dana tersebut, BTN baru merealisasikan sekitar Rp10,5 triliun, atau setara 42 persen. Serapan ini dinilai masih rendah dibandingkan target yang diharapkan pemerintah.
“Saya ingin melihat langsung progresnya dan berdiskusi dengan Direktur Utama BTN, Pak Nixon Napitupulu. Kalau serapan masih lambat, kami akan evaluasi. Kalau perlu, sisa Rp15 triliun akan kami pindahkan,” tegas Purbaya.
Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan efektivitas penggunaan dana publik yang disalurkan melalui bank-bank pelat merah. Menurut Purbaya, uang negara harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian rakyat, terutama dalam bentuk kredit produktif.
BTN Beri Penjelasan: Penyaluran Kredit Masih dalam Proses
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa lambatnya penyerapan dana bukan karena hambatan struktural, melainkan karena proses penyaluran kredit memang dilakukan secara bertahap sesuai pipeline yang dijadwalkan.
Nixon menyebut mayoritas portofolio BTN berfokus pada pembiayaan perumahan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), yang membutuhkan proses verifikasi dan pencairan bertahap.
“Penyerapan dana pemerintah ini masih di tahap awal. Sebagian besar diarahkan untuk sektor perumahan. Kami optimistis seluruh dana Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada November 2025,” ujar Nixon.
Ia juga menambahkan bahwa BTN terus mempercepat proses pencairan kredit melalui kerja sama dengan pengembang dan optimalisasi layanan digital untuk mempercepat persetujuan KPR.
Serangkaian Sidak Bank: Dari BNI hingga Mandiri
Sebelum berencana mengunjungi BTN, Menteri Keuangan Purbaya telah melaksanakan sidak ke beberapa bank pelat merah lainnya. Ia tercatat telah mengunjungi Menara BNI Pejompongan di Jakarta Pusat pada Senin (29/9) dan Mandiri Club di Jakarta Selatan pada Senin (6/10).
Namun, masih ada tiga bank besar yang belum dikunjungi, yakni BTN, BRI, dan BSI. Purbaya menegaskan bahwa sidak akan terus dilakukan secara bertahap demi memastikan seluruh bank penerima dana pemerintah menggunakan anggaran dengan benar dan berdampak terhadap masyarakat.
“Saya tidak pernah sidak sendirian. Semua sidak dilakukan bersama Danantara. Mereka yang ajak saya, karena saya bagian dari dewan pengawasnya,” kata Purbaya usai kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Dana Rp200 Triliun Harus Memberi Dampak Nyata
Purbaya menekankan bahwa total dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank BUMN bukan angka kecil. Dana tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pascapandemi dan mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil.
“Saya pengin tahu impact-nya seperti apa. Uang Rp200 triliun ini harus betul-betul bermanfaat. Jadi, saya ingin melihat langsung hasilnya di lapangan,” ungkapnya.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan pengawasan, meski mendapat kritik atau dianggap melampaui kewenangan. Bagi dia, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Tegas, Transparan, dan Akuntabel
Langkah tegas Purbaya menunjukkan gaya kepemimpinan yang berani dan terbuka terhadap evaluasi. Ia menilai, tidak ada yang salah dalam memastikan dana rakyat digunakan dengan tepat sasaran, apalagi ketika menyangkut jumlah besar dan lembaga keuangan strategis.
Kritik publik menurutnya adalah hal wajar, tetapi pengawasan langsung adalah bentuk tanggung jawab. “Sidak bukan bentuk intervensi, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara,” katanya.
Reformasi Pengawasan di Sektor Keuangan
Sikap Purbaya mencerminkan semangat reformasi pengawasan sektor keuangan yang lebih proaktif dan berbasis data lapangan. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan berupaya memastikan setiap rupiah dana publik memberi dampak ekonomi nyata, bukan hanya tercatat di laporan keuangan.
Dengan menempatkan diri di lapangan, Purbaya ingin mengubah paradigma lama pengawasan yang pasif menjadi pengawasan aktif dan berbasis transparansi.
Sebuah langkah yang menegaskan bahwa uang negara bukan sekadar angka dalam APBN — melainkan amanah rakyat yang harus dijaga hingga ke akar pemanfaatannya.
Comment