Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp1.333 triliun dalam APBN 2025 yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan kelompok ekonomi bawah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan informasi tersebut saat menghadiri acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.
“Dana dari pemerintah pusat yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, khususnya masyarakat ekonomi lemah, mencapai Rp1.333 triliun pada tahun ini,” ungkap Sri Mulyani.
Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui beragam skema program, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial berupa sembako, fasilitas pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, sampai dengan program penguatan ketahanan pangan dan energi.
Menkeu juga mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat yang akan diterima masyarakat pada tahun mendatang diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini.
“Dalam dua hari ke depan, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan rencana untuk tahun depan, dan nilainya akan lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Data menunjukkan bahwa realisasi belanja negara sampai paruh pertama 2025 telah mencapai Rp1.407,1 triliun atau setara dengan 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp400,6 triliun.
Fokus Pembangunan Pemerintah
Belanja negara mengalami pertumbuhan 0,6 persen secara tahunan. Menurut Menteri Keuangan, kenaikan belanja negara menggambarkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan countercyclical untuk menghadapi tantangan global dan regional.
Alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung target pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa beserta UMKM.
Selain itu, anggaran juga diarahkan pada program-program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi.
Dalam pembahasan akhir Rancangan APBN 2026 antara pemerintah dan DPR, belanja negara ditetapkan pada kisaran 14,19-14,83 persen terhadap PDB, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,41-11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78-2,89 persen PDB.
Comments (2)