Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi Indonesia pada awal 2025 dipicu lambatnya realisasi belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah yang terkontraksi pada dua kuartal berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi sebelum kembali membaik di paruh akhir tahun.
Pemerintah Akui Belanja Lambat Jadi Biang Perlambatan
Ekonomi Indonesia mengalami tekanan pada awal tahun 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa melambatnya realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berkembang optimal pada dua kuartal pertama tahun ini.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11), Purbaya memaparkan data pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, khususnya konsumsi pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa belanja pemerintah mencatat kontraksi di dua kuartal berturut-turut: -1,37 persen pada kuartal I 2025 dan -0,33 persen pada kuartal II 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penjelasan mengapa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen year on year (yoy). Meski meningkat ke 5,12 persen yoy pada kuartal II 2025, level tersebut belum mampu menunjukkan percepatan yang diharapkan pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang tersendat telah mengurangi dorongan fiskal yang biasanya berfungsi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. “Di dua kuartal pertama tahun ini pemerintah belanjanya lambat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi sudah menunjukkan perbaikan pada kuartal III 2025, di mana konsumsi pemerintah kembali tumbuh positif hingga 5,5 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen yoy. Pemulihan ini dinilai sebagai bukti bahwa percepatan realisasi anggaran memiliki dampak signifikan pada penggerakan ekonomi.
Komitmen Pemerintah: Belanja Tidak Boleh Lambat Lagi
Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab keterlambatan realisasi APBN di awal tahun. Ia berjanji hal serupa tidak akan terulang di tahun depan.
“Ini kita perbaiki, dan ke depan saya pastikan pada kuartal I tahun depan (2026) konsumsi pemerintah akan terus tumbuh. Kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah sehingga dorongan ke ekonominya akan tetap kuat,” tegasnya di hadapan anggota DPR.
Langkah antisipatif tersebut penting karena belanja negara merupakan salah satu motor pertumbuhan dalam situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, terutama terkait tren perlambatan ekonomi global dan pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara.
Penjelasan Wamenkeu: Efisiensi Anggaran Jadi Pemicu Awal
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara turut memberikan penjelasan lebih detail terkait lambatnya belanja kementerian/lembaga (K/L). Ia menyebutkan bahwa penyebab utama berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat arahan efisiensi dan pencadangan anggaran.
Kebijakan itu diterapkan pada Februari 2025 sehingga sejumlah alokasi anggaran sempat diblokir. Akibatnya, belanja baru bisa digerakkan kembali setelah proses pembukaan blokir, relokasi anggaran, dan penyesuaian lainnya dilakukan pada periode April 2025.
Suahasil memaparkan bahwa belanja barang dan operasional K/L baru menunjukkan akselerasi pada April dan Mei 2025, kemudian meningkat signifikan sepanjang Juli hingga Oktober 2025.
“Karena itu baru mulai Maret kita melakukan pemblokiran anggaran, mulai April dibuka, relokasi, dan yang lainnya. Sehingga belanja barang terutama baru mulai April–Mei, terus meningkat Juli, Agustus, September, Oktober,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah kini mendorong seluruh K/L untuk menyelesaikan belanja sesuai pagu agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih, historisnya pola belanja pemerintah akan selalu memuncak di kuartal akhir.
“Pola belanja seperti biasa, Oktober, November, Desember akan tinggi,” tambahnya dengan optimisme.
Belanja Pemerintah sebagai Instrumen Penopang Ekonomi
Kontribusi konsumsi pemerintah dalam struktur PDB Indonesia tidak hanya penting bagi pertumbuhan makro, namun juga berdampak langsung kepada pelaku usaha, industri, tenaga kerja, dan masyarakat luas. Ketika realisasi anggaran tidak berjalan sesuai jadwal, proyek pembangunan dapat tertunda, penyerapan tenaga kerja ikut terpengaruh, dan multiplier effect ekonomi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Karena itu, pemerintah menargetkan penguatan koordinasi antar-K/L dan percepatan proses administrasi agar tidak ada hambatan berarti di masa mendatang. Perbaikan tata kelola ini diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memastikan target pertumbuhan nasional tetap dalam jalur positif.
Dengan adanya komitmen pemerintah mempercepat belanja negara dan memastikan eksekusi APBN lebih efektif, harapan terhadap ekonomi Indonesia pada 2026 pun semakin besar. Pemerintah optimistis dorongan fiskal yang tepat waktu dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari berbagai tekanan eksternal, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan publik.
Comment